Detail Kegiatan LPKN Training Center

Surabaya – Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan metode blended learning yang terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan E-Learning pada 01–15 April 2026, dilanjutkan dengan sesi tatap muka pada 16–17 April 2026, serta ditutup dengan ujian sertifikasi pada 18 April 2026 yang bertempat di Suites Hotel Surabaya.

Kegiatan tatap muka dimulai pada Kamis, 16 April 2026 dengan proses registrasi peserta sejak pagi hari. Suasana pembukaan berlangsung tertib dan penuh khidmat melalui rangkaian menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa. Sebagai pengantar pembelajaran, panitia menyelenggarakan sesi Building Learning Commitment (BLC) guna membangun kesepahaman serta kesiapan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

Memasuki materi inti, peserta langsung diberikan pemahaman mendasar terkait Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Materi ini menjadi fondasi penting yang menguraikan prinsip, kebijakan, serta kerangka regulasi pengadaan. Proses pembelajaran berlangsung interaktif, di mana peserta aktif berdiskusi dan mengaitkan materi dengan pengalaman kerja masing-masing.

Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi yang sama serta beralih ke topik Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada sesi ini, peserta diajak memahami tahapan strategis dalam merencanakan pengadaan yang efektif, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan dokumen perencanaan.

Memasuki sesi siang, pembahasan semakin mendalam dengan lanjutan materi perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan topik Pemilihan Penyedia. Materi ini memberikan wawasan terkait metode pemilihan, proses evaluasi, hingga penetapan penyedia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hari pertama ditutup dengan sesi lanjutan yang memperkaya pemahaman peserta terhadap mekanisme pemilihan penyedia secara komprehensif.

Pada hari kedua, Jumat, 17 April 2026, fokus pembelajaran bergeser pada aspek pengendalian dan implementasi. Materi diawali dengan pembahasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menitikberatkan pada pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, serta pengelolaan risiko yang mungkin timbul selama masa kontrak.

Selanjutnya, peserta mendapatkan materi mengenai Pengadaan Secara Swakelola, yang menjelaskan konsep serta tata cara pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri. Materi ini dilengkapi dengan sesi lanjutan yang memperdalam pemahaman teknis peserta.

Pada sesi berikutnya, peserta dibekali dengan materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) yang memberikan perspektif strategis dalam mengelola alur pengadaan secara efisien dan berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan try out dalam dua sesi yang berlangsung interaktif dan aplikatif.

Sebagai tahap akhir sebelum ujian sertifikasi, panitia melaksanakan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan guna memastikan kesiapan peserta secara administratif maupun substansi.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu, 18 April 2026 melalui pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Ujian ini menjadi indikator utama dalam menilai kompetensi peserta sesuai standar yang telah ditetapkan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini difasilitasi oleh tenaga ahli profesional, di antaranya Sanusi Burhanudin, S.T., M.MT., CPOf serta Ardi Kasmono, S.STP., M.KP yang merupakan fasilitator bersertifikat ToT LKPP. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, para fasilitator mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, LPKN berharap para peserta mampu meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel di berbagai instansi pemerintah.