Detail Kegiatan LPKN Training Center

Jakarta, 3–4 September 2026 — Dinamika penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menuntut para pelaksana kegiatan untuk terus memperkuat kompetensi, khususnya dalam memahami proses pengadaan jasa konstruksi serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengadaan. Menjawab kebutuhan tersebut, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Implementasi E-Katalog Konstruksi Ver 6 Terbaru”.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 September 2026, bertempat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta, ini mengangkat pembahasan yang relevan dengan perkembangan tata kelola pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Pelaksanaan Bimtek mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan menghadirkan fasilitator yang berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bimtek ini menjadi momentum bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), perencanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penyusunan rancangan kontrak dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi maupun pekerjaan konstruksi.

Tidak berhenti pada aspek perencanaan dan pelaksanaan konvensional, kegiatan juga memberikan pembekalan mengenai E-Katalog Sektor Konstruksi Versi 6, termasuk pencantuman produk, mekanisme e-Purchasing, negosiasi, mini-kompetisi, klarifikasi teknis, hingga simulasi transaksi.

Hari Pertama: Memperkuat Fondasi Perencanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Kegiatan hari pertama, Kamis, 3 September 2026, diawali dengan proses registrasi peserta dan persiapan yang berlangsung sejak pukul 07.30 WIB. Setelah peserta melakukan registrasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan yang diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Memasuki sesi pembelajaran, peserta mendapatkan materi mengenai Gambaran Umum dan Landasan Hukum Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah serta Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Sesi ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman peserta mengenai karakteristik pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sekaligus memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan secara tepat. Identifikasi kebutuhan merupakan bagian penting dalam proses pengadaan karena kualitas keputusan pada tahap awal akan sangat menentukan efektivitas tahapan berikutnya.

Peserta kemudian diajak memahami bagaimana kebutuhan pengadaan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan tujuan kegiatan, kondisi yang ada, serta kebutuhan nyata organisasi. Dengan proses identifikasi yang baik, pengadaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar mampu menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Setelah sesi pembelajaran, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama dan coffee break, yang sekaligus menjadi kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman dengan sesama peserta.

Membahas TKDN dan Penyusunan Spesifikasi Teknis

Pembelajaran berikutnya berlanjut pada materi Perencanaan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah dan Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Jasa Konstruksi.

Pembahasan mengenai TKDN menjadi semakin penting dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah, terutama dalam mendorong optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana aspek TKDN dapat diperhatikan sejak tahap perencanaan sehingga dapat menjadi bagian integral dari proses pengadaan.

Sementara itu, materi penyusunan spesifikasi teknis dan KAK memberikan pembekalan mengenai bagaimana kebutuhan pekerjaan konstruksi diterjemahkan ke dalam dokumen yang jelas, terukur, dan dapat menjadi pedoman dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.

Spesifikasi yang disusun secara tepat diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan pemahaman, menghindari ketidaksesuaian hasil pekerjaan, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Setelah rangkaian materi, peserta memasuki waktu Ishoma (Istirahat, Sholat, Makan) sebelum kembali melanjutkan pembelajaran pada sesi berikutnya.

Dari HPS hingga Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi

Pada sesi selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai Penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak Jasa Konstruksi, dilanjutkan dengan pembahasan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi.

Penyusunan HPS menjadi salah satu bagian yang membutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan kewajaran harga dalam proses pengadaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyusun HPS berdasarkan data dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pembahasan rancangan kontrak memberikan perspektif mengenai pentingnya menyiapkan dokumen kontrak yang mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, hingga aspek lain yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemerintah dan penyedia.

Sementara itu, materi mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan tahapan pengadaan dalam praktik.

Dengan berakhirnya rangkaian materi pada hari pertama, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai bagaimana setiap tahapan saling berkaitan dalam membentuk proses pengadaan jasa konstruksi yang tertib dan efektif.

Hari Kedua: Mengenal Lebih Dekat E-Katalog Konstruksi Versi 6

Memasuki Jumat, 4 September 2026, fokus pembelajaran bergeser pada implementasi teknologi dalam pengadaan, khususnya Katalog Elektronik Sektor Konstruksi Versi 6.

Pada sesi awal, peserta mendapatkan materi Kebijakan Umum Katalog Elektronik Sektor Konstruksi Versi 6 serta Memahami Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik Sektor Konstruksi.

Perkembangan sistem katalog elektronik membawa perubahan dalam cara pemerintah melakukan proses pengadaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebijakan umum serta mekanisme pencantuman produk menjadi bekal penting bagi para pelaksana pengadaan.

Melalui materi tersebut, peserta diajak memahami konsep dan mekanisme Katalog Elektronik Sektor Konstruksi secara lebih menyeluruh, termasuk bagaimana produk atau jasa konstruksi dapat tercantum dalam sistem dan bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan dalam proses pengadaan.

Memahami e-Purchasing, Negosiasi, dan Mini-Kompetisi

Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan materi Prosedur dan Pelaksanaan e-Purchasing pada Katalog Elektronik Sektor Konstruksi.

Tidak hanya membahas prosedur dasar, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai Mini-Kompetisi, Negosiasi, Klarifikasi Teknis, dan Dokumentasi e-Purchasing Konstruksi.

Materi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena proses pengadaan melalui katalog elektronik tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan sistem, tetapi juga pemahaman terhadap tahapan dan prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Peserta diarahkan untuk memahami bagaimana proses e-Purchasing dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari pemilihan produk atau jasa yang sesuai kebutuhan hingga pelaksanaan proses negosiasi maupun mini-kompetisi.

Kemampuan melakukan klarifikasi teknis juga menjadi perhatian penting agar kebutuhan yang akan diperoleh benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Belajar Melalui Simulasi Transaksi Konstruksi

Salah satu bagian yang menarik dalam kegiatan Bimtek adalah sesi praktik dan simulasi. Peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Simulasi Pemilihan Produk/Jasa Konstruksi pada Katalog Elektronik, dilanjutkan dengan Simulasi Transaksi e-Purchasing Konstruksi bagi PPK/Pejabat Pengadaan.

Pembelajaran berbasis simulasi memberikan pengalaman yang lebih aplikatif karena peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dapat memahami alur pelaksanaan melalui contoh dan praktik.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan Simulasi Negosiasi/Mini-Kompetisi dan Penyusunan Surat Pesanan.

Melalui simulasi tersebut, peserta dapat melihat bagaimana proses yang telah dipelajari sebelumnya diterapkan dalam suatu rangkaian transaksi pengadaan. Mulai dari menentukan produk atau jasa yang sesuai, melakukan proses transaksi, memahami mekanisme negosiasi maupun mini-kompetisi, hingga menyiapkan dokumen pendukung.

Metode pembelajaran ini diharapkan dapat membantu peserta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan di lingkungan kerja masing-masing.

Membangun SDM Pengadaan yang Adaptif terhadap Perubahan

Pelaksanaan Bimtek selama dua hari ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam pengadaan jasa konstruksi tidak dapat hanya bertumpu pada pemahaman regulasi. Para pelaksana pengadaan juga dituntut mampu mengikuti perkembangan sistem digital dan memahami perubahan mekanisme yang terjadi dalam penyelenggaraan PBJP.

Pengadaan jasa konstruksi memiliki karakteristik yang kompleks. Kesalahan pada tahap awal, seperti identifikasi kebutuhan atau penyusunan spesifikasi, dapat memberikan dampak terhadap tahapan berikutnya. Demikian pula, pemahaman yang kurang terhadap mekanisme katalog elektronik dapat menghambat optimalisasi proses pengadaan.

Karena itu, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan proses pengadaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui Bimtek ini, LPKN berupaya memberikan ruang pembelajaran yang menggabungkan pemahaman regulasi, konsep, tata laksana, serta praktik melalui simulasi, sehingga peserta memperoleh perspektif yang lebih lengkap mengenai proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman antara fasilitator dan peserta. Berbagai pengalaman yang muncul selama proses pembelajaran dapat menjadi bahan refleksi sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan di lapangan.

LPKN Dorong Pengadaan Konstruksi yang Lebih Profesional

Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan konsultasi di bidang pengadaan, LPKN terus mendorong terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan para pelaku pengadaan.

Melalui kegiatan “Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Implementasi E-Katalog Konstruksi Ver 6 Terbaru”, peserta diharapkan mampu membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke dalam lingkungan kerja masing-masing.

Penguatan kompetensi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses pengadaan jasa konstruksi yang lebih tepat kebutuhan, tertib proses, optimal dalam pemanfaatan anggaran, serta mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Rangkaian kegiatan ditutup setelah seluruh materi dan simulasi selesai dilaksanakan. Antusiasme peserta selama dua hari menjadi salah satu gambaran bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi di bidang pengadaan jasa konstruksi dan pemanfaatan Katalog Elektronik terus berkembang.

LPKN berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengadaan yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan semakin kuatnya kompetensi para pelaku pengadaan, transformasi digital melalui E-Katalog Konstruksi Versi 6 diharapkan tidak hanya menjadi perubahan sistem, tetapi juga mampu mendorong proses pengadaan yang lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat.