Detail Kegiatan LPKN Training Center

Bali, 10–12 September 2026 — Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan model pembelajaran Blended Learning. Kegiatan tatap muka berlangsung pada 10–11 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi pada 12 September 2026 di Eden Hotel Kuta Bali.

Program ini merupakan rangkaian pembelajaran yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui E-Learning pada 27 Agustus–9 September 2026. Setelah menyelesaikan pembelajaran secara daring, peserta kemudian mengikuti pembelajaran tatap muka untuk memperkuat pemahaman materi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tahapan uji kompetensi PBJP Level-1.

Pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari upaya LPKN dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui pembelajaran yang terstruktur, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai aspek fundamental dalam proses pengadaan, mulai dari pengantar PBJP, perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, swakelola, hingga manajemen rantai pasok.

Kegiatan ini menghadirkan I Putu Mertawirawan, S.E., M.Si. dan Dr. I Dewa Agung Gede Manu, S.H., M.H., yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP, sebagai fasilitator dalam rangkaian pembelajaran dan persiapan kompetensi peserta.

Memperkuat Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hari pertama kegiatan tatap muka, Kamis, 10 September 2026, diawali dengan registrasi peserta dan persiapan pada pukul 07.30–08.00 WITA. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Sebelum memasuki materi utama, peserta mengikuti sesi Building Learning Commitment (BLC) yang dipandu oleh Panitia LPKN. Sesi ini menjadi bagian penting untuk membangun komitmen belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta menyamakan pemahaman peserta mengenai rangkaian kegiatan yang akan dijalani.

Materi pertama yang diberikan adalah Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Materi ini menjadi fondasi bagi peserta untuk memahami konsep dasar PBJP serta berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan di lingkungan pemerintahan.

Pembahasan dilanjutkan setelah sesi break dan foto bersama. Peserta kembali mendalami materi Pengantar PBJP sebelum memasuki materi berikutnya, yaitu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam proses pengadaan, perencanaan menjadi tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, peserta mendapatkan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perencanaan pengadaan, sebelum melanjutkan pembelajaran pada materi Pemilihan Penyedia.

Sesi Pemilihan Penyedia berlangsung dalam dua bagian. Peserta mempelajari materi secara bertahap hingga sore hari dengan jeda istirahat di antara sesi. Pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai tahapan dan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Pendalaman Materi dan Simulasi Persiapan Kompetensi

Memasuki Jumat, 11 September 2026, pembelajaran dilanjutkan dengan materi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Materi ini memberikan pemahaman mengenai aspek pengelolaan kontrak sebagai bagian penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan serta tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah sesi istirahat, peserta melanjutkan pembelajaran dengan materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola. Pembahasan mengenai swakelola memberikan wawasan kepada peserta mengenai alternatif pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Materi tersebut kemudian dilanjutkan setelah sesi istirahat, sebelum peserta memasuki pembahasan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM).

Materi SCM memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana pengelolaan rantai pasok dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan. Peserta diajak memahami keterkaitan antara berbagai tahapan dan pihak yang terlibat dalam rantai pasok sehingga proses pengadaan dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Pembahasan Try Out sebagai Tahap Persiapan Uji Kompetensi

Salah satu bagian penting pada hari kedua adalah Pembahasan Try Out yang terbagi menjadi dua sesi. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk melakukan penguatan kembali terhadap materi yang telah dipelajari sekaligus mengenali bentuk pemahaman yang dibutuhkan dalam menghadapi uji kompetensi.

Melalui pembahasan try out, peserta dapat melakukan evaluasi terhadap pemahaman masing-masing terhadap materi PBJP Level-1. Proses pembahasan juga membantu peserta mengidentifikasi bagian-bagian materi yang masih perlu diperdalam sebelum mengikuti ujian sertifikasi.

Setelah seluruh rangkaian pembelajaran dan pembahasan try out selesai, kegiatan dilanjutkan dengan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan oleh Panitia LPKN. Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan akhir peserta sebelum memasuki agenda uji kompetensi.

Uji Kompetensi PBJP Level-1

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, melalui pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang dimulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut, peserta mengikuti proses asesmen dengan pengawasan dari Direktorat Sertifikasi Profesi – LKPP. Kehadiran unsur pengawas dari Direktorat Sertifikasi Profesi – LKPP menjadi bagian dari penyelenggaraan tahapan sertifikasi kompetensi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Peserta juga mendapatkan pendampingan dari Dr. I Dewa Agung Gede Manu, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan dan Fasilitator ToT LKPP.

Ujian sertifikasi menjadi tahapan akhir setelah peserta menyelesaikan proses pembelajaran melalui e-learning dan tatap muka. Dengan demikian, rangkaian kegiatan tidak hanya memberikan pembekalan pengetahuan, tetapi juga mengarahkan peserta untuk mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.