Detail Kegiatan LPKN Training Center

Pacitan – Dalam rangka memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka, pada periode 01–18 April 2026. Adapun sesi tatap muka dan ujian sertifikasi diselenggarakan di RSUD Dr. Darsono Pacitan pada tanggal 16–18 April 2026.

Pelaksanaan hari pertama, Kamis, 16 April 2026, diawali dengan proses registrasi peserta yang berlangsung tertib dan terorganisir. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi melalui rangkaian pembukaan yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa. Suasana awal kegiatan terasa khidmat sekaligus penuh semangat, mencerminkan kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan.

Sebagai langkah awal pembelajaran, panitia memfasilitasi sesi Building Learning Commitment (BLC) yang bertujuan menyamakan persepsi serta membangun komitmen bersama antara peserta dan penyelenggara. Sesi ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki materi inti.

Materi pertama yang disampaikan adalah Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada sesi ini, peserta dibekali pemahaman dasar terkait konsep, prinsip, serta regulasi pengadaan. Penyampaian materi berlangsung komunikatif, dengan disertai diskusi yang mendorong partisipasi aktif peserta.

Setelah jeda istirahat dan sesi foto bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi pengantar serta beralih pada topik Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Materi ini mengupas tahapan awal dalam siklus pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan rencana pengadaan yang efektif.

Pada sesi siang hari, pembahasan semakin diperdalam melalui lanjutan materi perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan topik Pemilihan Penyedia. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai metode pemilihan, mekanisme evaluasi, serta prosedur penetapan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hari pertama ditutup dengan sesi lanjutan yang memperkaya pemahaman peserta terhadap proses pemilihan penyedia secara menyeluruh.

Memasuki hari kedua, Jumat, 17 April 2026, materi pelatihan difokuskan pada aspek implementasi dan pengendalian. Kegiatan diawali dengan pembahasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menitikberatkan pada pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, serta pengendalian risiko.

Selanjutnya, peserta mempelajari materi Pengadaan Secara Swakelola, yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan oleh instansi pemerintah sendiri. Pembahasan ini dilanjutkan dengan sesi pendalaman untuk memastikan peserta memahami aspek teknis secara menyeluruh.

Pada sesi berikutnya, peserta dibekali materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) yang memberikan sudut pandang strategis dalam mengelola alur pengadaan agar lebih efisien dan terintegrasi. Untuk mengukur pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan try out dalam dua sesi yang berlangsung interaktif dan aplikatif.

Sebagai tahapan akhir sebelum ujian, panitia melaksanakan verifikasi buku regulasi serta modul pelatihan. Proses ini bertujuan memastikan kesiapan peserta, baik dari sisi administrasi maupun pemahaman materi.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu, 18 April 2026 melalui pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Ujian ini menjadi tahap penilaian akhir untuk mengukur kompetensi peserta sesuai standar nasional.

Seluruh rangkaian kegiatan difasilitasi oleh tenaga ahli profesional, yaitu Dr. Hermawan, S.E., M.M., yang merupakan fasilitator bersertifikat ToT LKPP. Dengan pengalaman dan keahliannya, fasilitator mampu menyampaikan materi secara sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, LPKN berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efektif, serta akuntabel.