Detail Kegiatan LPKN Training Center

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) menyelenggarakan kegiatan Inhouse Training dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yang diawali dengan sesi e-learning pada tanggal 07–20 April 2026, dilanjutkan dengan pelatihan tatap muka pada 21–22 April 2026, dan ditutup dengan pelaksanaan ujian sertifikasi pada 23 April 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Hotel Salak Heritage, Bogor, dengan suasana yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Pelatihan ini diikuti oleh para pegawai di lingkungan BNPP RI yang memiliki peran strategis dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui kegiatan inhouse training ini, diharapkan peserta mampu memahami secara komprehensif regulasi terbaru serta meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan pengadaan.

Kegiatan tatap muka dimulai dengan registrasi peserta dan persiapan panitia sejak pukul 07.30 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Sambutan disampaikan oleh Ketua Umum LPKN, Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA, yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi Building Learning Commitment (BLC) yang bertujuan untuk membangun komitmen dan kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan secara aktif dan maksimal. Memasuki sesi inti, materi Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disampaikan secara mendalam sebagai dasar pemahaman terkait prinsip, kebijakan, dan kerangka hukum pengadaan.

Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mencakup proses identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana umum pengadaan, hingga strategi pelaksanaan yang tepat. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai Pemilihan Penyedia, yang mengulas berbagai metode pemilihan serta tahapan evaluasi secara transparan dan akuntabel.

Pada hari kedua, materi difokuskan pada aspek yang lebih teknis dan aplikatif, seperti Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang membahas pengendalian kontrak, manajemen risiko, serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Selain itu, peserta juga mempelajari Pengadaan Secara Swakelola sebagai alternatif strategis dalam pelaksanaan pengadaan.

Tidak hanya itu, materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) turut menjadi bagian penting dalam pelatihan ini, guna memberikan wawasan terkait integrasi proses pengadaan dengan sistem logistik dan distribusi. Sebagai bentuk evaluasi dan persiapan menghadapi ujian sertifikasi, peserta mengikuti sesi pembahasan try out yang interaktif dan komprehensif.

Kegiatan ini menghadirkan fasilitator profesional dan berpengalaman, yaitu Dr. Indrani Dharmayanti, SP., M.Si. serta Atas Yudha Kandita, ST, yang merupakan Ahli Pengadaan dan Fasilitator ToT LKPP. Dengan metode penyampaian yang komunikatif dan berbasis praktik, peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif.

Puncak kegiatan dilaksanakan pada 23 April 2026 melalui Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Ujian ini menjadi tolok ukur keberhasilan peserta dalam menguasai materi yang telah diberikan selama pelatihan.

Melalui pelaksanaan inhouse training ini, BNPP RI menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang berdaya saing. Diharapkan, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tercipta proses pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.