Detail Kegiatan LPKN Training Center

Dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional di bidang pengadaan barang/jasa, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) bekerja sama dengan LSP Pengadaan Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Certified Procurement Officer (CPOf). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yang terdiri dari pembelajaran tatap online pada 09 – 22 April 2026, dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada 23 – 24 April 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta, serta diakhiri dengan Uji Kompetensi pada 25 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan fasilitator dan narasumber yang kompeten di bidangnya, di antaranya Ika Gunawan, S. ST., M. E., Ak., CA. dan Ir. Raymon Budi Hermanto, S.T., M.H., CCMS, yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP. Selain itu, proses uji kompetensi juga melibatkan tim asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pada tahap awal, peserta mengikuti pembelajaran tatap online yang difokuskan pada pengerjaan 6 Unit Kompetensi (UK) melalui buku kerja mandiri. Dalam sesi ini, peserta juga mendapatkan arahan terkait pengisian APL 01 dan APL 02 serta tata cara upload portofolio sebagai salah satu persyaratan dalam uji kompetensi. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan peserta sebelum memasuki tahap tatap muka.

Memasuki sesi tatap muka pada hari pertama, Kamis, 23 April 2026, kegiatan diawali dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan materi Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa. Pada sesi ini, peserta mempelajari bagaimana memahami struktur organisasi pengadaan, menganalisis lingkungan pengadaan, serta merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi.

Selanjutnya, peserta mendapatkan materi Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup analisis belanja (spend analysis), penyusunan kebutuhan, pemaketan, hingga perencanaan anggaran pengadaan. Materi ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dan efisien. Pada sesi siang hari, peserta melanjutkan pembelajaran dengan materi Memilih Penyedia Barang/Jasa, yang membahas analisis potensi kinerja penyedia, proses penentuan penyedia, serta penilaian kinerja penyedia secara objektif.

Hari kedua, Jumat, 24 April 2026, diisi dengan materi teknis lanjutan yang tidak kalah penting, yaitu Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Peserta dibekali pemahaman mengenai jenis badan usaha, kodefikasi barang/jasa, serta kriteria pemenuhan kualifikasi penyedia. Materi ini dilanjutkan dengan sesi praktik dan studi kasus, sehingga peserta dapat langsung mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi Mengevaluasi Dokumen Penawaran, yang mencakup prinsip dasar evaluasi, metode evaluasi, administrasi dokumen penawaran, hingga penentuan hasil evaluasi. Sesi ini dilengkapi dengan latihan dan studi kasus yang interaktif, sehingga peserta dapat memahami proses evaluasi secara komprehensif.

Tidak hanya itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari pemilihan jenis dokumen hingga penyusunan seluruh dokumen pengadaan secara lengkap dan sistematis. Seluruh rangkaian materi disampaikan secara aplikatif dan berbasis praktik, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikannya di lingkungan kerja masing-masing.

Puncak kegiatan dilaksanakan pada hari ketiga, Sabtu, 25 April 2026, yaitu pelaksanaan Uji Kompetensi yang terdiri dari ujian tertulis dan wawancara oleh tim asesor BNSP. Ujian ini menjadi tahap akhir dalam mengukur kompetensi peserta secara menyeluruh sesuai dengan standar nasional.

Sepanjang kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, baik dalam mengikuti sesi materi, diskusi, maupun praktik studi kasus. Dukungan panitia yang profesional serta metode pembelajaran yang sistematis turut mendukung kelancaran kegiatan ini.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai Certified Procurement Officer, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di instansi masing-masing. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan berdaya saing.