Detail Kegiatan LPKN Training Center

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kompetensi aparatur pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Teknis Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13–14 Februari 2026 bertempat di Hotel The Tavia Heritage Jakarta.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang berlangsung pada pagi hari, dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh panitia. Suasana pembukaan berlangsung tertib dan khidmat, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa sebagai bentuk harapan agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

Memasuki sesi inti, peserta mendapatkan Materi 1 yang membahas poin-poin penting serta perubahan strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Materi ini menjadi landasan utama dalam memahami arah kebijakan terbaru pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan yang disampaikan secara komprehensif dan aplikatif.

Selanjutnya, pada Materi 2 dibahas secara mendalam mengenai tugas dan kewenangan PPK dalam implementasi regulasi terbaru tersebut. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami peran strategis PPK dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada sesi berikutnya, Materi 3 mengulas tata laksana tugas PPK dalam tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Pembahasan difokuskan pada pentingnya perencanaan yang matang sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan pengadaan. Dilanjutkan dengan Materi 4 yang membahas peran PPK dalam persiapan hingga pelaksanaan pemilihan penyedia, serta Materi 5 yang mengupas secara rinci tahapan pelaksanaan kontrak hingga proses serah terima pekerjaan.

Memasuki hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan Materi 6 yang membahas tugas dan kewenangan PPK dalam penyelenggaraan swakelola serta pengadaan yang dikecualikan. Materi ini memberikan wawasan tambahan mengenai fleksibilitas mekanisme pengadaan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kemudian, pada Materi 7, peserta dibekali strategi dalam implementasi Produk Dalam Negeri (PDN) serta pengendalian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kontrak pengadaan. Materi ini menjadi sangat relevan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memperkuat kemandirian industri nasional.

Seluruh rangkaian kegiatan disampaikan oleh fasilitator yang kompeten, yaitu Dr. Fahrurrazi, M.Si., CCMS, yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui metode simulasi, studi kasus, serta praktik kerja, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam situasi nyata.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi penutupan yang dilanjutkan dengan istirahat, sholat, dan makan siang. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para peserta.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai PPK, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan pengadaan yang terus berkembang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik, transparan, dan berintegritas di Indonesia.