Detail Kegiatan LPKN Training Center

Banjarmasin – Dalam upaya mencetak aparatur pemerintah yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai standar nasional, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan model Blended Learning. Program ini dilaksanakan melalui pembelajaran E-Learning pada 9–22 Juli 2026, dilanjutkan dengan pelatihan tatap muka pada 23–24 Juli 2026 di HBI Hotel Banjarmasin, dan ditutup dengan Uji Sertifikasi pada 25 Juli 2026 di Laboratorium Komputer IAIN Antasari.

Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintah dari berbagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan memadukan pembelajaran daring dan luring, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami teori secara bertahap sebelum memperdalam implementasinya melalui diskusi, studi kasus, latihan soal, serta simulasi bersama fasilitator yang berpengalaman.

Membangun Fondasi Kompetensi Sejak Hari Pertama

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimulai pada Kamis, 23 Juli 2026. Setelah proses registrasi peserta, kegiatan dibuka melalui rangkaian pembukaan yang dilanjutkan dengan Building Learning Commitment (BLC). Sesi ini bertujuan membangun komitmen belajar, menciptakan suasana kelas yang kondusif, serta mendorong partisipasi aktif seluruh peserta selama proses pelatihan.

Materi pertama membahas Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pengadaan, tujuan penyelenggaraan PBJP, peran para pelaku pengadaan, serta pentingnya penerapan asas transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.

Diskusi berlangsung dinamis karena peserta berasal dari berbagai instansi dengan pengalaman yang beragam. Berbagai persoalan yang sering ditemui dalam praktik pengadaan menjadi bahan pembelajaran yang memperkaya pemahaman seluruh peserta.

Setelah sesi istirahat dan foto bersama, pembelajaran dilanjutkan dengan pendalaman materi pengantar sebelum memasuki topik Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada sesi ini peserta mempelajari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan strategi pengadaan, pengelolaan anggaran, hingga penyusunan rencana pengadaan yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sesi sore diisi dengan materi Pemilihan Penyedia, yang membahas metode pemilihan sesuai karakteristik paket pekerjaan, proses evaluasi penyedia, serta penerapan prinsip persaingan yang sehat untuk memperoleh penyedia yang memiliki kemampuan terbaik.

Seluruh materi pada hari pertama disampaikan oleh Dr. H. Riswan, M.AP., CCMs, Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator Training of Trainers (ToT) LKPP. Dengan pengalaman yang luas di bidang pengadaan pemerintah, beliau menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya menjelaskan regulasi, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik nyata yang sering dihadapi oleh para pelaksana pengadaan.

Pendalaman Materi Pelaksanaan Pengadaan

Memasuki Jumat, 24 Juli 2026, fokus pembelajaran beralih pada tahapan pelaksanaan pengadaan setelah proses pemilihan penyedia.

Materi diawali dengan pembahasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menguraikan berbagai aspek penting mulai dari pelaksanaan kontrak, pengendalian pekerjaan, pengawasan kualitas, perubahan kontrak, hingga penyelesaian berbagai permasalahan yang dapat muncul selama masa pelaksanaan.

Selanjutnya peserta mempelajari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola. Pada sesi ini dijelaskan mekanisme penyelenggaraan swakelola sesuai regulasi, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan agar seluruh tahapan berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.

Setelah istirahat siang, pembelajaran dilanjutkan dengan materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM). Materi ini memberikan perspektif mengenai pentingnya koordinasi dalam pengelolaan aliran barang, jasa, informasi, serta sumber daya agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara efisien dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Menjelang akhir pelatihan, peserta mengikuti Pembahasan Try Out yang dilaksanakan dalam dua sesi. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah dipelajari sekaligus memberikan strategi dalam menghadapi soal-soal berbasis kompetensi pada saat ujian sertifikasi.

Sebelum kegiatan berakhir, panitia juga melaksanakan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan sebagai bagian dari persiapan administrasi menjelang pelaksanaan uji kompetensi.

Uji Sertifikasi Menjadi Tahapan Penentu

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Uji Kompetensi PBJP Level-1 diselenggarakan pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Laboratorium Komputer IAIN Antasari. Proses asesmen diawasi oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar sertifikasi yang berlaku.

Melalui asesmen tersebut, peserta diuji terhadap berbagai unit kompetensi yang mencakup pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta penerapan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikasi ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas pengadaan secara profesional.

Pembelajaran Berbasis Praktik untuk Menjawab Tantangan Pengadaan

Pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada kelulusan peserta dalam uji sertifikasi, tetapi juga bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pengadaan modern. Seluruh materi dirancang agar peserta mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui diskusi, pembahasan studi kasus, latihan soal, serta berbagi pengalaman antarpeserta.

Model pembelajaran seperti ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai situasi yang sering muncul dalam proses pengadaan di lingkungan kerja masing-masing.

Komitmen LPKN Mendorong Tata Kelola Pengadaan yang Profesional

Melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1 di Banjarmasin, LPKN kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur pemerintah di seluruh Indonesia. Dengan menghadirkan fasilitator yang kompeten, materi yang mengikuti perkembangan regulasi, serta metode pembelajaran yang aplikatif, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di instansinya masing-masing.

LPKN menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, fasilitator, panitia, serta Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP atas terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar. Diharapkan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal dalam mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semakin profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.